Pada tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) memperkenalkan Peraturan No. 1/POJK.05/2017 (“POJK 1/2017”) tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Penjamin (“Lembaga”). Sesuai dengan judulnya, POJK 1/2017 membahas bentuk-bentuk badan hukum yang berlaku, serta permodalan, kepemilikan, izin usaha, dan berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan Lembaga. Namun, dalam upaya untuk memastikan penguatan Lembaga secara menyeluruh melalui proses penguatan ...

Sebelumnya pada April 2025, Direksi PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) menerbitkan Peraturan No. II-Q (“Peraturan II-Q”) tentang Kegiatan Liquidity Provider Saham (“LP”) di Bursa  sebagai Lampiran Keputusan Direksi BEI No. KEP-00003/BEI/04-2025 (“Kep Direksi BEI 3/2025”). Berbagai ketentuan yang diatur dalam Peraturan II-Q yang secara spesifik mengatur LP antara lain kewenangan BEI untuk menetapkan kebijakan terkait biaya transaksi yang wajib ...

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) baru-baru ini menerbitkan No. 4/SEOJK.07/2025 (“SEOJK 4/2025”) tentang Pelaporan Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (“ITSK”) (“Penyelenggara”) Yang Memiliki Izin Usaha Di Otoritas Jasa Keuangan, yang berlaku tanggal 28 April 2025.[1] Surat Edaran 4/2025 kini berfungsi sebagai kerangka pelaksana yang mengatur prosedur dan mekanisme penyampaian rencana bisnis tahunan serta pelaporan wajib terkait ...